Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Kemenkes: Cegah Wabah Campak dengan Vaksin

Jumat 08 Feb 2019 19:51 WIB

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Dwi Murdaningsih

Seorang siswa yang mendapatkan imunisasi campak dan rubella (ilustrasi)

Seorang siswa yang mendapatkan imunisasi campak dan rubella (ilustrasi)

Foto: Istimewa
Beberapa negara sedang mengalami darurat campak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan bahwa solusi ideal untuk mencegah wabah virus campak adalah dengan vaksin MR (measles rubella). Karena itu masyarakat sebaiknya melakukan vaksin MR untuk mencegah virus campak.

“Yang ideal adalah imunisasi campak dan rubella (untuk mencegah wabah campak, red),” kata Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes, Anung Sugihantono saat dihubungi Republika.co.id, Jumat (8/2).

Kendati demikian, sebelumnya dia mengaku optimistis wabah virus campak yang tengah terjadi di Filipina tidak akan terjadi di Indonesia. Alasannya cakupan imunisasi campak rubela (measles rubella/MR) di wilayah terdekat dengan negara tetangga tersebut seperti Sulawesi Utara (Sulut) dan Papua Barat sudah di atas 90 persen.

Menurut dia, data cakupan imunisasi MR di Sulut yang notabene berdekatan dengan Filipina secara kumulatif hingga 3 Februari 2019 tercatat 92,98 persen atau sebanyak 550.259 anak.

Lebih dari 20 Ribu Orang Terkena Campak di Madagaskar

"Aman (wabah virus campak rubela tidak akan masuk ke Indonesia)," kata dia.

Tidak hanya wilayah Sulut, ia menyebut cakupan imunisasi MR di wilayah lain yang juga berbatasan dengan Filipina yaitu Papua Barat bahkan sudah 102,63 persen atau sebanyak 273.458 anak sudah mendapatkan vaksinnya.

Berbeda dengan Anung, Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan menyebut bahwa cakupan imunisasi campak dan rubela di Indonesia belum optimal.

Untuk itu, dia menegaskan perlu ada gerakan yang masif dari semua pihak agar cakupan imunisasi MR mencapai target. Bahkan menurut dia, presiden perlu turun tangan agar tidak ada lagi masyarakat yang menolak imunisasi.

"Target imunisasi kita gak masuk, semua imunisasi kita, bahkan (imunisasi) difteri atau lainnya, coba saja kaji. Masih banyak penolakan. Ini seharusnya presiden turun, atau Menko turun, kepala presiden turun, gubernur juga," kata Aman.


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA