REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Saat ini banyak isu negatif beredar seputar imunisasi Measles Rubella (MR). Termasuk salah satunya mengenai seorang anak yang menjadi lumpuh usai imunisasi MR.
Menurut Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan RI, dr H. Mohammad Subuh, MPPM, vaksin yang digunakan dalam program imunisasi nasional termasuk vaksin MR untuk kampanye imunisasi MR sangat aman dan efektif. Namun demikian seiring dengan meningkatnya jumlah vaksin yang diberikan, akan muncul Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).
KIPI merupakan kejadian medik yang terjadi setelah pemberian imunisasi dan diduga berhubungan dengan imunisasi. Untuk itu diperlukan kajian dari tim ahli yang independen untuk menilai apakah ada kaitan dengan imunisasi atau tidak.
Indonesia telah memiliki tim ahli independen untuk melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang diduga KIPI yang terbentuk sejak 1998. Dengan unsur keanggotaan terdiri dari perwakilan spesialis anak, dokter spesialis syaraf, dokter spesialis forensik, farmakolog, vaksinolog dan imunolog serta unsur lintas sektor terkait.
Di tingkat nasional yaitu Komite Nasional Pengkajian dan Penanggulangan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (Komnas PP KIPI) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI, sedangkan di tingkat daerah yaitu Komite Daerah (Komda PP KIPI) provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur. Bahkan di tingkat Kabupaten atau Kota sepanjang memenuhi unsur keanggotaan tersebut dapat dibentuk Pokja KIPI Kabupaten/Kota. Tim ini mempunyai kewenangan dan keahlian untuk melakukan investigasi dan kajian-kajian kasus diduga KIPI.
Saat ini telah dilakukan koordinasi dengan Komnas PP KIPI dan Komnas telah berkoordinasi dengan Komda PP KIPI untuk penguatan pemantauan KIPI MR termasuk kajian terhadap kasus-kasus diduga KIPI yang saat ini sedang diberitakan di beberapa media.
Komnas PP KIPI akan memberikan laporan resmi tentang hasil kajian kasus diduga KIPI kepada Menkes. Selanjutnya Komnas PP KIPI dan Komda PP KIPI akan memberikan penjelasan kepada masyarakat apabila dibutuhkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
