Indonesia akan Lakukan Kerja Sama dengan OECD

Kamis , 19 Oct 2017, 14:14 WIB
Ketua BKSAP DPR-RI Nurhayati Ali Assegaf bersama Mari Kiviemi, Deputi Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).
Foto: DPR RI
Ketua BKSAP DPR-RI Nurhayati Ali Assegaf bersama Mari Kiviemi, Deputi Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Nurhayati Ali Assegaf melakukan bilateral meeting dengan Deputi Sekretaris Jenderal Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Mari Kiviemi, pada saat Sidang The OECD Global Parliamentary Network Meeting yang berlangsung di Paris-Perancis pada tanggal 11-12 Oktober 2017 lalu.

 

Pada pertemuan tersebut Nurhayati mengungkapkan penghargaannya kepada OECD dalam memberikan kontribusi berupa kebijakan, hasil kajian dan penelitian yang berguna untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Disampaikan pula Rekomendasi OECD bermanfaat baik bagi pemerintah maupun parlemen di Indonesia.

 

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan pada bulan September 2017 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyelenggarakan konferensi World Parliamentary Forum on Sustainable Development di Bali, yang merupakan inisiasi DPR RI dan dihadiri 49 negara di seluruh dunia guna membahas isu-isu terkait tujuan pembangunan

berkelanjutan. Konferensi ini telah menghasilkan Bali Declaration.

 

Terkait dengan hal itu, BKSAP DPR RI ingin menjajaki kerjasama dengan OECD di masa yang akan datang. Hal ini mendapat sambutan positif dari OECD. Mari Kiviemi menyambut baik kedatangan delegasi Indonesia dalam Sidang OECD Global Parliamentary Network Meeting dan menyambut baik kerjasama dengan BKSAP terutama dalam hal

penyelenggaraan sidang.

 

OECD Global Parliamentary Network meeting berlangsung di Paris pada tanggal 11-12 Oktober 2017. Sidang yang dihadiri sekitar 80 Anggota Parlemen dan senat dari 27 negara ini membahas isu mengatasi kesenjangan, ekonomi digital, imigrasi, inovasi dan kreasi, inclusive aging dan transparansi anggaran. Ikut serta dalam Delegasi DPR RI ini yakni Dwi Ria Latifa (F-PDIP), Muhaimin Iskandar (F-PKB) serta didampingi Jazilul Fawaid (F-PKB).