Selasa 25 Apr 2017 17:04 WIB

Kesenjangan Imunisasi Anak Masih Jadi Problem di Indonesia

Rep: Rr Laeny Sulistywati/ Red: Indira Rezkisari
Petugas kesehatan memberikan imunisasi Polio kepada seorang anak di salah satu pusat perbelanjaan, Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (14/3).
Foto: Antara/Indrayadi TH
Petugas kesehatan memberikan imunisasi Polio kepada seorang anak di salah satu pusat perbelanjaan, Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin (14/3).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat secara nasional, cakupan imunisasi sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, disparitas atau kesenjangan antardaerah masih ada.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Mohamad Subuh mengatakan, imunisasi sebenarnya masuk dalam salah satu standar pelayanan minimal (SPM) yang harus dicapai. Ia menyebut program imunisasi mulai 2016 secara nasional, cakupan imunisasi sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu kabupaten/kota yang mencapai imunisasi dasar lengkap targetnya 80 persen tetapi realisasinya 80,4 persen.

Kemudian anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap 91,5 persen tetapi faktanya mencakup 91,6 persen. Dan, anak usia 12-24 bulan mendapat imunisasi DPT-HB-Hib lanjutan dari targetnya 40 persen ternyata realitasnya 51 persen.

"Namun, kesenjangan masih ada, misalnya (cakupan imunisasi) di Pulau Jawa, Sumatra 90 persen tetapi di daerah Indonesia timur baru 50 persen. Padahal cakupan imunisasi itu minimal 80 persen," katanya saat pemaparan mengenai kebijakan program imunisasi maaional dan situasi nasoonal imunisasi di Indonesia, Selasa (25/4).

Selain Indonesia wilayah Indonesia bagian timur seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Papua, Maluku ia menambahkan cakupan imunisasi di daerah-daerah lain seperti Aceh, Kalimantan Utara juga belum memenuhi target. Bila kondisi ini dibiarkan ia menyebut, prevalensi kasus dan insensitas kejadian luar biasa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) akan meningkat utamanya menyerang anak.

"Angka kesakitan dan kecacatan anak karena PD3I meningkat kemudian mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, meningkatkan kualitas hidup anak dan mempengaruhi masa depan bangsa," ujarnya. Selain itu, biaya perawatan dan pengendalian kejadian luar biasa (KLB) meningkat dan implikasinya membebani ekonomi negara dan masyarakat.

Ia menambahkan, gerakan sweeping juga dilakukan seperti pintu ke pintu atau jika di daerah ladang ke ladang juga terus dilakukan untuk meningkatkan cakupan imunisasi. Sementara itu sekretaris umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Piprim B Yanuarso mengatakan, masih kurangnya realisasi target cakupan imunisasi di daerah timur seperti Papua karena terkendala akses.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement