REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI) mendorong vaksinasi HPV nasional segara menjadi program nasional untuk menyelamatkan jutaan perempuan di Indonesia. Kematian seorang perempuan usia produktif akibat kanker serviks akan berdampak pada keluarganya terutama anak-anaknya, karena perempuan memiliki posisi yang amat penting di keluarga.
Perempuan Indonesia rentan terkena kanker leher rahim salah satunya akibat pernikahan usia muda. Data Riskesdas 2013 menunjukkan ada 49 persen perempuan menikah di bawah usia 19 tahun. Hubungan seksual di usia muda rentan menimbulkan infeksi HPV di leher rahim dan berpeluang berkembang menjadi kanker apalagi jika daya tahan tubuh rendah.
Ada anggapan yang salah di masyarakat di mana kanker serviks hanya disebabkan oleh seks bebas atau berganti-ganti pasangan. “Ini tidak sepenuhnya benar. Siapapun dapat terkena kanker serviks karena virus ditularkan dari kulit ke kulit, tidak hanya melalui kontak hubungan seksual tetapi juga melalui tangan yang terkontaminasi,” jelas Ketua Umum Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia, Prof Andrijono, SpOG(K) dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Senin (27/3).
Vaksin diberikan pada anak perempuan mulai usia 10 tahun (kelas 5 SD) dan suntikan ulang diberikan setahun kemudian. Usia ini dianggap tepat karena sistem imun sudah berkembang dan sangat baik merespon vaksinasi. Vaksin HPV dapat memberikan perlindungan sampai 15 tahun, dengan efek samping hanya bersifat lokal berupa nyeri di lokasi suntikan.
Keuntungan lain vaksin HPV tidak hanya mencegah kanker serviks saja melainkan dapat mencegah kanker yang juga disebabkan HPV seperti kanker vagina, kanker vulva, kanker anus, kanker mulut, kanker lidah, dan kanker tenggorokan.
HOGI pada tanggal 3 Maret 2017 lalu melakukan sosialisasi program KICKS yakni ‘Koalisi Indonesia Cegah Kanker Serviks’ ke pemerintah Presiden Joko Widodo dan diterima Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Tema kampanye KICKS adalah ‘Melangkah Bersama Cegah Kanker Serviks’ setidaknya dengan tiga langkah. Pertama, memberi dukungan kepada program penatalaksanaan (skrining abnormal) dan vaksinasi HPV (BIAS). Kedua, memperluas jangkauan dan partisipasi dari perkumpulan medis dan non-medis dalam usaha melawan kanker serviks, terutama pemberian vaksin HPV. Dan ketiga, mengkoordinir gerakan serta kegiatan pencegahan HPV dan kanker serviks, termasuk vaksinasi.
Teten Masduki mendukung penuh program pemberantasan kanker serviks. “Kita harus membangun kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan dini dan pencegahan yang selama ini terhitung amat rendah. Upaya ini efektif dengan melibatkan kerja bareng pemerintah, swasta, dan sekolah,” kata Teten.
Nantinya, program ini akan bekerjasama dengan Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE KK) dan Ibu Negara Iriana Jokowi. “Kami berharap ada endorsement untuk mempercepat masuknya vaksin HPV ke program vaksinasi nasional, mengingat vaksin HPV sudah masuk ke dalam program BIAS dan telah diproduksi di Indonesia,” kata Andrijono.
HOGI juga berharap, Ibu Negara dan OASE KK dapat ‘merangsang’ ibu-ibu Kepala Daerah untuk mewujudkan terselenggaranya program vaksinasi HPV di daerah masing-masing. “Dan pada ujungnya, dapat memperkuat kesuksesan program skrining dan vaksinasi HPV secara nasional,” jelasnya.
Program nasional vaksin HPV sangat mungkin mengingat Biofarma sudah mampu memproduksi vaksin HPV untuk kebutuhan dalam negeri dengan harga yang murah, hanya 20 persen dari harga sebelumnya atau sekitar 150 ribu rupiah per suntikan. Jika ada 2 juta anak perempuan usia 10 tahun di Indonesia, maka hanya dibutuhkan sekitar 600 milyar untuk program nasional vaksin HPV. “Kami menargetkan 75 ribu vaksin dapat didistribusikan, dalam kerja sama pemerintah, HOGI dan Biofarma sebagai produsen vaksin,” kata Prof. Andrijono.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
